Sunday, February 24, 2013
Ekonomi
ANALISIS KEBIJAKAN YANG RELEVAN TENTANG PEREKONOMIAN
A.
ANALISIS KEBIJAKAN YANG RELEVAN
a.
Kebijakan Peningkatan Kinerja dan Daya Saing
·
Dalam World Competitiveness Report 1996,
Indonesia erada di ranking 41 dalam hal tingkat daya saing dari 46 negara
(turun dari ranking 33 pada tahun 1995). Sedangkan untuk ASEAN lainnya umumnya
naik, yakni ranking tahun 1996 untuk Filipina (31), Thailand (30), malaysia
(23) dan Singapura (2).
(Didin S.
Damanhuri, …..)
·
Hal ini sebagai akibat masa PJP-I yang umumnya
hampir bersifat total inward looking (IWL) dengan penerapan strategi
industrialisasi substitusi import (ISI) secara penuh dengan politik proteksi
dan subsidi yang mengiringinya, telah menghasilkan kinerja efisiensi produk
industri dan ekonomi yang berbiaya tinggi dengan kualitas rendah diukur oleh
harga dan kualitas internasional. Dalam situasi inefisiensi industrialisasi dan
kebocoran pembangunan yang tinggi (Sumitro menyebutkan sekitar 30%), pemerintah
mengandalkan solusinya dengan langkah deregulasi, swastanisasi dan
debirokratisasi secara amat lamban dalam bentuk paket-paket kebijaksanaan yang
berlangsung sejak tahun 1983 hingga tahun 1996.
(didin S.
Damanhuri, …..)
b.
Kebijakan Pemberdayaan Perusahaan Kecil Menengah
·
Kebijakan makro antara lain melalui kebijakan
kredit diharapkan akan mampu memelihara kestabilan ekonomi dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan lapangan
kerj baru. Sedangkan melalui kebijakan mikro antara lain dapat meningkatkan dan
memperluas akses usaha kecil dan koperasi kepada lembaga keuangan/ perbankan,
akses pasar, berupa pengenalan, pembinaan produk-produk baru yang lebih
mendekati selera pasar, atau kegiatan-kegiatan lain yang besifat produktif dari
usaha yang bersangkutan.
(A. Daniel
Uphadi, 1995).
·
Pola kredit bersubsidi yang telah diluncurkan
pemerintah sejak tahun 1973 antara lain: Kredit Investasi Kecil/ KIK Dan Kredit
Modal Kerja Permanen / KMKP, Kredit Bimas Dan Inmas, Kredit Umum Pedesaan/ KUP.
Bank Indonesia
(BI) selain memberikan bantuan keuangan, juga memberikan bantuan teknis kepada
perbankan melaluli Proyek Pengembangan Usaha Kecil (PPUK-BI) antara lain
melakukan identifikasi peluang investasi pada semua sektor ekonomi (A. Daniel
Uphadi, 1995).
·
Pemerintah telah menjalankan berbagai cara untuk
menangani hal itu :
1.
Januari 1990 Presiden menghimbau agar koperasi
hendaknya diberi saham oleh perusahaan-perusahaan besar, sampai 25% dari total
saham perusahaan.
2.
15 Mei 1996, pemerintah mencanangkan Gerakan Kemitraan
Nasional, yang bertujuan menggalang kekuatan semua pihak agar peduli dengan
masalah kemitraan usaha
(Lukman Hakim,
1996).
·
Selama ini kemitraan usaha lebih banyak
didasarkan atas pertimbangan politik dari pada atas dasar pertimbangan ekonomi.
Dasar pertimbangan ekonomi untuk melakukan kemitraan usaha adalah adanya keterkaitan
produksi, yaitu keterkaitan produksi ke depan (forward production lingkage)
atau keterkaitan produksi ke belakang (backward production linkage).
·
Forward production linkage artinya hasil
produksi (output) dari UKM dibeli (dipakai) oleh USB untuk diproses menjadi
finish goods. Backward production linkage artinya input (bahan baku) UKM
diperoleh atau dibeli dari USB.
0 Response to "ANALISIS KEBIJAKAN YANG RELEVAN TENTANG PEREKONOMIAN "
Post a Comment