Latest Updates

PENGERTIAN STUDI KELAYAKAN BISNIS

PENGERTIAN STUDI KELAYAKAN BISNIS
 Sebelum kita mengerti secara mendalam apa yang dimaksud dengan studi kelayakan bisnis serta kegiatan apa saja yang akan dilakukan dalam studi kelayakan bisnis, maka ada baiknya terlebih dahulu kita mengetahui pengertian investasi serta pengertian proyek dan bisnis.

Investasi dapat dilakukan dalam berbagai usaha, oleh karena itu investasi pun dibagi dalam beberapa jenis. Dalam praktiknya,jenis investasi dibagi menjadi dua macam yakni:

1. Investasi nyata

Investasi nyata merupakan investasi yang dibuat dalam harta tetap seperti tanah,bangunan

2. Investasi financial

Investasi financial merupakan investasi dalam bentuk kontrak kerja,pembelian saham.

Secara umum pengertian proyek adalah kegiatan yang melibatkan berbagain sumber daya yang terhimpun dalam suatu wadah ( organisasi ) tertentu dalam jangka waktu tertentu untuk melakukan kegiatan yang tela ditetapkan sebelumnya atau untuk mencapai sasaran tertentu.

Kemudian, pengertian bisnis adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan untuk memperoleh keuntungan sesuai dengan tujuan dan target yang diinginkan dalam berbagai bidang, baik jumlah maupun waktunya.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengertian studi kelayakan bisnis ( SKB ) adalah:

Suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang sutu usaha atau bisnis yang akan dijalankan,dalam rangka menentukan layak atau tidak usaha tersebut dijalankan.

Untuk menentukan layak atau tidaknya suatu usaha dapat dilihat dari berbagai aspek. Setiap aspek untuk dapat dikatakan layak harus memiliki suatu standar nilai tertentu, namun keputusan penilaian tak hanya dilakukan pada salah satu aspek saja. Penilaian untuk menentukan kelayakan harus didasarkan kepada seluruh aspek yang akan dinilai nantinya.

Aspek-aspek yang dinilai dalam studi kelayakan bisnis meliputi aspek hukum,aspek pasar dan pemasaran,aspek keuangan,aspek teknis,aspek manajemen dan organisasi dll. Untuk menilai semua aspek ini perlu dibentuk semacam tim yang terdiri dari orang-orang yang berasal dari berbagai bidang keahlian.



B. FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN KEGAGALAN USAHA

Secara umum,factor-faktor yang menyebabkan kegagalan terhadap hasil yang dicapai sekalipun telah dilakukan studi kelayakan bisnis secara benar dan sempurna yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Data dan informasi tidak lengkap

Pada saat melakukan penelitian data dan informasi yang disajikan kurang lengkap,sehingga hal-hal yang seharusnya menjadi penilaian tidak ada.

2. Tidak teliti

Kegagalan dapat terjadi karena kurang teliti dalam meneliti dokumen yang ada.

3. Salah perhitungan

Kesalahan dapat pula diakibatkan si penstudi salah dalam melakukan perhitungan,.

4. Pelaksanaan pekerjaan salah

Para pelaksanaan bisnis sangat memegang peranan penting dalam keberhasilan menjalankan bisnis tersebut.

5. Kondisi lingkungan

Kegaqgalan lainnya adalah adanya unsure-unsur yang terjadi yang memang tidak dapat kita kendalikan.

6. Unsure sengaja

Kesalahan yang sangat fatal adalah adanya factor kesengajaan untuk berbuat kesalahan.



C. MANFAAT BISNIS

Berikut keuntungan dengan adanya kegiatan bisnis baik bagi perusahaan,pemerintah,maupun masyarakat,antara lain.

1. Memperoleh keuntungan

Apabila suatu usaha dikatakan layak untuk dijalankan akan memberikan keuntungan, terutama keuntungan keunagan bagi pemilik bisnis.

2. Membuka peluang pekerjaan

Dengan adanya usaha jelas akan membuka peluang pekerjaan kepada masyarakat,baik bagi masyarakat yang terlibat langsung dengan usaha atau masyarakat yang tinggal dilokasi usaha.

3. Manfaat ekonomi

a. Menambah jumlah barang dan jasa

b. Meningkatkan mutu produk

c. Meningkatkan devisa

d. Menghemat devisa

4. Tersedia sarana dan prasarana

Bisnis yang akan dijalankan disamping memberikan manfaat seperti diatas juga memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas terutama bagi masyarakat sekitar bisnis yang akan dijalankan.

5. Membuka isolasi wilayah

Untuk wilayah tertentu dalam pembukaan usaha misalnya perkebunan,atau pelabuhan akan membuka isolasi wilayah.

6. Meningkatkan persatuan dan membantu pemerataan pembangunan

Dengan adanya proyek atau usaha biasanya pekerja yang bekerja didalam proyek datang dari berbagai suku bangsa.

Cara Mempersentasikan Hasil Penelitian

Cara Mempersentasikan Hasil Penelitian
Mempresentasikan hasil penelitian maksudnya adalah mempublikasikan atau menyampaikan hasil penelitian secara lisan dalam forum-forum diskusi, seminar atau ceramah.

Menurut Suryanto dan Haryanta (2007:141), langkah-langkah melakukan presentasi adalah sebagai berikut.

“Tuliskan pokok-pokok masalah yang akan kamu sampaikan secara runtut, buatlah ringkasan penjelasan proses penelitian yang kamu lakukan, buatlah ringkasan penjelasan hasil penelitian yang sudah kamu lakukan, siapkan ketiga hal di atas secara tertulis dalam kertas, atau power point, kerjakan keempat tugas tersebut sedini mungkin sehingga masih ada waktu untuk persiapan yang lain, lakukan latihan mempresentasikan hasil penelitian tersebut di rumah baik sendiri maupun bersama teman, buatlah daftar pertanyaan sekaligus jawabannya untuk mengantisifasi pertanyaan dari guru atau teman pada waktu presentasi”.

Dalam waktu yang terbatas, kita tidak mungkin menyampaikan seluruh hasil penelitian. Oleh karena itu, hal-hal yang telah kita uraikan dalam laporan, tidak perlu disampaikan semuanya. Pilihlah bagian-bagian yang penting atau pokok-pokoknya saja.

Dengan demikian, sebelum kita menyajikan hasil penelitian ini, kita perlu meringkasnya yang dapat dilakukan sesuai dengan aspek kebahasaan dan aspek nonkebahasaan berbicara yang merupakan aspek penilaian dalam mempresentasikan pokok-pokok hasil penelitian, yakni pengucapan vokal dan konsonan yang tepat, penempatan tekanan dan nada yang sesuai, diksi yang bervariasi dan jelas, struktur kalimat yang tepat, sikap yang tenang, wajar dan tidak kaku, pandangan mata yang tertuju pada semua pendengar, mimik yang tepat, dan berbicara dengan lancar serta menguasai topik dengan menggunakan tampilan visual. Adapun kunci keberhasilan penyampaian hasil penelitian secara lisan dalam presentasi selain menguasai hasil penelitian itu sendiri, menguasai keterampilan berbicara juga merupakan kunci keberhasilan dalam presentasi.

d. Penilaian Kemampuan Mempresentasikan Hasil Penelitian

Maidar dan Mukti (repository.upi. edu/ operator/ upload/ s c0151 0603334 chapter2. pdf) mengatakan: “membuat penilaian kemampuan berbicara didasarkan pada aspek kebahasaan dan aspek nonkebahasaan penunjang keefektifan berbicara”. Berhubung karena dalam penelitian ini yang akan dinilai adalah kemampuan siswa mempresentasikan hasil penelitian dengan jenis presentasi visual, maka penilaian tidak hanya didasarkan pada aspek-aspek kebahasaan dan nonkebahasaan berbicara saja, tetapi perumusan tema, kesesuaian presentasi dengan pokok-pokok hasil penelitian, urutan yang logis dan penggunaan tampilan visual juga akan dinilai, yang diberi skor 1-3.

Jadi, aspek-aspek yang akan dinilai dalam penilaian kemampuan mempresentasikan hasil penelitian, yakni: pengucapan vokal dan konsonan, penempatan tekanan dan nada, diksi (pilihan kata), struktur kalimat, sikap yang wajar, tenang, dan tidak kaku, pandangan mata, mimik, kelancaran, perumusan tema, penguasaan topik dan kesesuaian presentase dengan pokok– pokok penelitian, urutan yang logis, penggunaan tampilan visual.

Era Globalisasi

Era Globalisasi
Di era globalisasi, banyak aspek-aspek yang mengalami perkembangan yang signifikan. Perkembangan yang terjadi tentunya membawa suatu kemajuan bagi segala aspek yang mendapat dampak adanya globalisasi. Sebagai proses, globalisasi berlangsung melalui dua dimensi dalam interaksi antar bangsa, yaitu dimensi ruang dan waktu. Ruang makin dipersempit dan waktu makin dipersingkat dalam interaksi dan komunikasi pada skala dunia. Globalisasi berlangsung di semua bidang kehidupan seperti bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan dan lain- lain.

Nasionalisme bangsa Indonesia dapat terus dipertahankan dan dilestarikan dengan mengimplementasikan seluruh nilai-nilai Pancasila dalam keseluruhan kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang sesuai dengan pengamalan nilai-nilai Pancasila pada sila ke-3 yakni Persatuan Indonesia yang bermakna Menjaga Persatuan dan Kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Rela berkorban demi bangsa dan negara.

Dari pembahasan diatas, bahwasanya Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dalam kehidupa berbangsa dan bernegara dapat menumbuhkan semangat nasionalisme yang kuat dalam mengantisipasi perubahan-perubahan di era globalisasi demi mempertahankan nasionalisme dan keutuhan bangsa Indonesia.

Kenyataan bahwa Indonesia sekarang telah masuk dalam era globalisasi yang mengarah kepada akulturasi nilai global terhadap nilai-nilai lokal, maka pendidikan kewarganegaraan bagi kalangan mahasiswa di perguruan tinggi masih sangat relevan diberikan dalam rangka membentengi para calon pemimpin bangsa akan nilai-nilai luhur ke-Indonesia-an untuk mengantisipasi segenap permasalahan rumahtangga bangsa sendiri dan dalam rangka mengantisipasi masuknya nilai-nilai global yang cenderung destruktif dan melunturkan nilai-nilai lokal.

Semangat persatuan dan kesatuan yang melatarbelakangi pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia tercinta ini harus selalu terpatri dalam setiap individu warga Negara Indonesia. Dan pendidikan kewarganegaraan perlu tetap diberikan untuk mempersiapkan calon pemimpin bangsa tidak akan membiarkan keretakan pemahaman para elit bangsa menjadi unsur pemecah yang membawa pada disintegrasi bangsa yang memang sudah lama dirongrong oleh unsur asing di segala bidang. Oleh karena itu, pendidikan kewarganegaraan harus betul-betul didesain dan mampu memupuk sikap dan menanamkan kembali jiwa patriot yang harus selalu dijunjung demi mengantisipasi berbagai macam perubahan di masa mendatang.


3.2 Saran

Dengan adanya makalah ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang besar dalam membangun dan menumbuhkan semangat nasionalisme bangsa. Hendaknya seluruh elemen bangsa Indonesia mengimplementasikan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, demi terciptanya masyarakat bangsa yang bernasionalisme tinggi, sehingga pembaca tidak tergilas oleh arus globalisi. Tetap menjaga identitas nasional dan nilai-nilai luhur bangsa.


Aktivitas Utama Dalam Penyusunan Anggaran Berbasis

Aktivitas Utama Dalam Penyusunan Anggaran Berbasis





Kinerja

Aktivitas utama dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja adalah mendapatkan data kuantitatif dan membuat keputusan penganggarannya. Prosesmendapatkan data kuantitatif bertujuan untuk memperoleh informasi dan pengertian tentang berbagai program yang menghasilkan output dan outcome yang diharapkan. (Enceng Koswara tahun 2008).

Data kuantitatif juga dapat memberikan informasi tentang bagaimana manfaat setiap program terhadap rencana strategis. Proses pengambilan keputusan harus melibatkan setiap level dari manajemen pemerintahan. Pemilihan dan prioritas program yang akan dianggarkan akan sangat tergantung pada data tentang target kinerja yang diharapkan dapat dicapai.

2.7. Fungsi Penganggaran

Suatu sistem penganggaran memiliki banyak fungsi dan fungsi-fungsi tersebut bisa saja saling terkait. Sangat sulit menemukan suatu sistem penganggaran yang dapat memenuhi seluruh fungsinya dengan baik dan dapat memuaskan seluruh pihak yang berkepentingan.

Secara umum fungsi penganggaran menurut granof adalah sebagai berikut: (Michael Granof tahun 2001).

a. Perencanaan (planing)

Dalam arti luas, perencanaan meliputi pemprograman (menentukan aktivitas yang akan dilakukan), perolehan sumber daya dan alokasi sumber daya.Hal ini berkaitan dengan menentukan jenis, kuantitas dan kualitas jasa yang akan disediakan untuk konstituen, memperkirakan biaya atas jasa-jasa tersebut, dan menentukan bagaimana pembayaran untuk jasa tersebut.


b. Pengendalian dan pengelolaan (controlling and administering)

Anggaran membantu memastikan bahwa sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan rencana.Manajer menggunakan anggaran untuk memonitor aliran sumber daya dan menunjukkan kebutuhan untuk penyesuaian operasional.Badan legislatif menggunakan anggaran untuk menentukan otoritas pengeluaran terhadap eksekutif yang akhirnya menggunakannya untuk menentukan otoritasnya terhadap unit kerja dibawahnya (Departemen atau Lembaga).

c. Pelaporan dan evaluasi (Reporting and Evaluating)

Anggaran menjadi dasar untuk pelaporan, pengevaluasian pada akhir priode. Perbandingan realisasi dengan anggaran menunjukkan apakah mandat penerimaan dan pengeluaran sudah dilaksanakan. Lebih penting lagi, jika dikaitkan dengan tujuan organisasi, anggaran dapat memfasilitasi penilaian efisiensi dan efektifvitas.

Dalam pasal 3 (4) Undang – Undang RI No. 17 tahun 2003 disebutkan bahwa anggaran (APBN dan APBD) mempunyai fungsi: otorisasi, perencanaan, pengawasan alokasi , distribusi dan stabilisasi, dengan artian sebagai berikut:

a. Fungsi otorisasi berarti anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan belanja pada tahun yang bersangkutan.

b. Fungsi perencanaan berarti anggaran negara menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

d. Fungsi alokasi mengandung arti bahwa anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian

e. Fungsi distribusi berarti bahwa kebijakan anggaran negara harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan.

f. Fungsi stabilisasi berarti bahwa anggaran negara menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. selanjutnya dalam penjelasan undang-undang tersebut disebutkan bahwa anggaran negara adalah alat akuntabilitas, manajemen dan kebijakan ekonomi.

2.8. Pendekatan Atau Sistem Penganggaran


Sistem penganggaran adalah tatanan logis, sistematis dan baku yang terdiri dari tata kerja, pedoman kerja dan prosedur kerja penyusunan anggaran yang saling berkaitan. Terdapat lima jenis system penganggaran yang diterima umum yaitu: (Abdul Halim 2007).

a. Line Item Budgeting

Line item Budgeting adalah penyusunan anggaran yang didasarkan kepada dan dari mana dana berasal (pos-pos penerimaan) dan untuk apa dana tersebut digunakan (pos-pos pengeluaran). merupakan pendekatan paling tua dan banyak mengandung kelemahan antara lain: Berorientasi kepada input, dasar alokasi tidak jelas, tidak fleksibel dan berorientasi jangka pendek.

Konsep ini akhirnya ditinggalkan dan digantikan oleh konsep- konsep yang muncul kemudian seperti anggaran program (program budgeting), system perencanaan, pemprograman dan penganggaran (Planing, Programming Budgeting System) dan penganggaran dasar nol (Zero Based Budgeting)

b. Incremental Budgeting

Incremental Budgeting adalah system anggaran belanja dan pendapatan yang memungkinkan revisi selama tahun berjalan, sekaligus sebagai dasar penentuan usulan anggaran periode tahun yang akan datang. Angka dipos pengeluaran merupakan perubahan (kenaikan) dari angka priode sebelumnya

c. Planning Programming Budgeting System ( PPBS)

Planning Programming Budgeting System adalah suatu proses perencanaan , pembuatan program dan penganggaran yang terkait dalam suatu system sebagai suatu kesatuan yang bulat dan tidak terpisah-pisah.

Dalam Planning Programming Budgeting System (PPBS) terkandung identifikasi tujuan organisasi, permasalahan yang mungkin timbul, proses pengorganisasian, perkoordinasian dan pengawasan  terhadap semua kegiatan yang diperlukan dan pertimbangan implikasi keputusan terhadap berbagai kegiatan dimasa yang akan datang.

Planning Programming Budgeting System (PPBS) berusaha merasionalkan proses pembuatan anggaran dengan cara menjabarkan rencana jangka panjang ke dalam program-program dan sub-sub program serta berbagai proyek.

d. Zero Bases Budgeting (ZBB)


Zero Bases Budgeting (ZBB) adalah system anggaran yang didasarkan pada perkiraan kegiatan tahun yang bersangkutan, bukan pada apa yang telah dilakukan pada masa lalu. Zero Bases Budgeting (ZBB) mensyaratkan adanya evaluasi atas semua kegiatan/pengeluaran dan semua kegiatan dimulai dari basis nol, tidak ada level pengeluaran minimum tertentu.

Namun semua konsep-konsep tersebut di atas, selain menawarkan kekuatannya juga akhirnya tenggelam oleh berbagai kelemahannya. Pada akhirnya sejalan dengan perkembangan manajemen publik baru, yang berorientasi kepada hasil, pelayanan, inovasi, fleksibilitas dan akuntabilitas maka banyak negara mulai beralih kepenganggaran kinerja (performance Budgeting).

e. Performance Budgeting (penganggaran kinerja)

Performance Budgeting adalah teknik penyusunan anggaran berdasarkan pertimbangan beban kerja (Worklood) dan unit cost dari setiap kegiatan yang terstruktur.Anggaran kinerja menekankan keterkaitan antara anggaran dengan hasil kerja.

2.9. Proses Penyusunan Anggaran

Proses penyusunan anggaran sering kali menjadi isu penting yang menjadi sorotan masyarakat. Nota Keuangan yang disampaikan presiden setiap bulan Agustus selalu menjadi indikator perekonomian negara selama satu tahun mendatang.

Menurut Freeman, anggaran (Robert J.Freeman and Shoulders.Craig D. tahun 2003) adalah sebuah proses yang dilakukan oleh organisasi sektor publik untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya ke dalam kebutuhan- kebutuhan yang tidak terbatas (the process of allocating resources to unlimited demands), anggaran dapat juga dikatakan sebagai pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu dalam ukuran financial.

Perencanaan anggaran dalam organisasi sektor publik, terutama pemerintah merupakan sebuah proses yang cukup rumit dan mengandung muatan politis yang cukup signifikan. Bagi organisasi sector public seperti Departemen Perindustrian, anggaran bukan hanya sebuah rencana tahunan tetapi juga merupakan bentuk akuntabilitas atas pengelolaan dana public yang dibebankan kepadanya.

Anggaran berbasis kinerja merupakan sistem perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang menekankan pada keterkaitan antara anggaran dengan hasil yang diinginkan. Penerapan penganggaran kinerja harus dimulai dengan perencanaan kinerja, baik pada level nasional (pemerintah) maupun level instansi (kementerian atau lembaga), yang berisi komitmen tentang kinerja yang akan dihasilkan, yang dijabarkan dalam program-program dan kegiatan- kegiatan yang akan dilakukan.

Setiap instansi selanjutnya menyusun kebutuhan anggaran berdasarkan program dan kegiatan yang direncanakan dengan format Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga (RKA-KL), yang selanjutnya dibahas dengan otoritas anggaran (Departemen Keuangan, Bappenas, dan DPR). RKA-KL dari keseluruhan kementerian/lembaga kemudian dihimpun dan menjadi bahan penyusunan RAPBN bagi pemerintah..

Anggaran Berbasis Kinerja (Performance Budgeting) adalah sistem penganggaran yang berorientasi pada output organisasi dan berkaitan sangat erat dengan Visi, Misi dan Rencana Strategis Organisasi (Indra bastian tahun

2004) Proses Anggaran Berbasis Kinerja harus disesuaikan dengan Kebijakan pembangunan Industri yang tertuang pada Rencana Kerja Pemerintah.

Berbicara tentang Anggaran Berbasis Kinerja (Performance Based Budget), maka pada kenyataannya semua dokumen anggaran, baik perencanaan maupun pelaksanaan, seperti RKA-SK (Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja), RKA-KL (Rencana Kerja Anggaran Kementerian atau Lembaga), SAPSK (Surat Alokasi Per Satuan Kerja), SRAA (Surat Rincian Alokasi Anggaran) dan DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran). sampai pada tahun  anggaran 2007 masih belum sepenuhnya menerapkan prinsip dasar yang harus dianut dalam Anggaran Berbasis Kinerja.

Keluaran (output) kegiatan satuan kerja dan harga satuannya yang dicantumkan dalam semua dokumen anggaran di atas, beberapa diantaranya ada yang tidak termasuk dalam jenis keluaran yang dihasilkan satuan kerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, melainkan termasuk dalam jenis masukan (input).Keluaran (output) kegiatan satuan kerja adalah sesuai dengan yang direncanakan dan dimuat dalam dokumen RKT (Rencana Kerja Tahunan) Satuan Kerja dalam rangka penyusunan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah).

Sedangkan harga satuannya adalah sesuai dengan yang tercantum dalam Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK), yang pada tahun 2007 ini diubah menjadi Standar Biaya Khusus (SBK). Akan tetapi ada Harga Satuan Pokok "Kegiatan" dari beberapa Kementerian/Lembaga yang belum dicantumkan, dan yang tercantum dalam HSPK selama ini tidak seluruhnya Harga Satuan Pokok "Kegiatan" dari Kementerian/Lembaga, melainkan masih ada yang merupakan harga satuan pokok "Pekerjaan".